Kerjasama MPP Ditandatangani, Pemkab Garut Apresiasi Bank BJB

NEWSLETTERJABAR.COM - Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem prosedur pelayanan yang berbelit-belit, profesionalisme SDM yang masih rendah, ketidakpastian waktu dan biaya mengakibatkan pelayanan di Indonesia identik dengan high-cosy economy (ekonomi biaya tinggi). 

Begitu banyaknya permasalahan dalam pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, maka sangat perlu dilakukan suatu perubahan atau reformasi melalui perbaikan pelayanan publik. Berkenaan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut bersama Bank Bjb Cabang Garut melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama terkait pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) di Ballroom Hotel Harmoni, Kabupaten Garut, Selasa (21/11/2023). 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Garut, Wahyudijaya, mengucapkan terima kasih kepada pihak Bank Bjb yang telah banyak melakukan rangkaian komunikasi dan sinegirtias terkait proses penyelanggraaan MPP bersama Pemkab Garut.

Penandatanganan Kerjasama dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Bank BJB Cabang Garut melalui Kepala DPMPTSP Kabupaten Garut, Wahyudijaya, dengan pimpinan Bank BJB Cabang Garut, Muhammad Indra, disaksikan oleh Bupati Garut, Rudy Gunawan.

"Tujuan diselenggarakannya kerjasama ini merupakan upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta mampu memperluas akses kemudahan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban atas pelayanan publik di Kabupaten Garut," ujar Wahyudijaya, Selasa (21/11/2023) di Balroom Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Tarogong Kaler.

Wahyu mengatakan keberadaan MPP ini nantinya juga akan menghemat waktu pengurusan perizinan maupun lainnya karena terpusat di satu tempat.

Pelayanan publik yang bisa dinikmati masyarakat di tenan atau gerai-gerai MPP daerah itu nantinya, kata dia, berasal dari 23 dinas/instansi baik vertikal maupun otonom.

"Saya sangat apresiasi sekali kepada Bank Bjb. Bisa dikatakan Bjb adalah bank daerah, traveling publistik, tapi responsif terhadap tawaran yang kami promosikan ke pihak BJB dalam rangka bersama-sama memperjuangkan MPP. Mereka akan menempati tenan dan kita juga minta anjungan agar kemudian yang transaksional disini itu tidak jauhlah kalau butuh dana cash," pinta Wahyu.

Selain itu, Ia juga berharap  pelayanan publik memiliki inovasi sehingga bisa menjadi daya tarik masyarakat karena memang bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan urusan dokumen.

Adapun instansi yang terlibat dalam Mall Pelayanan Publik sebanyak 23 instansi, diantaranya DPMPT Garut, Dinas PUPR, Dinas LH, Dinas Dukcapil, Disnaker dan Transmigrasi, Dispusip, Polres Garut, Kajari, Balai Bea Cukai Provinsi Jawa Barat, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Jawa Barat, BPN, Kemenag, BPJS, PLN, Bank Bjb, BRI, PDAM, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jasa Raharja dan DPMPT Provinsi Jawa Barat. (*)