Bacaleg DPRD Jabar Ahmad Bajuri, Dorong Garut Jadi Daerah Destinasi Wisata dan Agrobisnis

NEWSLETTERJABAR.COM - Perjalanan dekade per-dekade Pemerintahan Garut serta perkembangan dan kemajuan Garut dari berbagai sektor menjadi perhatian khusus Ketua DPRD periode 2009  - 2014, H Ahmad Bajuri.

Ahmad Bajuri menyampaikan, pada setiap pertemuan dengan berbagai element masyarakat bagaimana 

perkembangan dan kemajuan Garut serta pertumbuhan untuk meningkatkan kesehjateran masyarakat, juga menyerap aspirasi masukan dan keluhan-keluhan masyarakat.

Menurutnya, sekarang Garut tidak bisa lagi mengcleam atau prioritas sebagai daerah pertanian lagi. Tapi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi harus berani membuat skala yang tersusun menjadi destinasi wisata dan agribisnis. Kenapa, alasan utamanya  tanah telah banyak beralih fungsi dari tanah produktif dan belum banyak pembukaan lahan baru untuk pertanian,  juga sumber air di Garut mulai berkurang karena tidak terawatnya area penyangga air.

"Maka dengan salah satu dasar ini, kita ingin mendorong untuk mulai  memberikan perhatian khusus pada wisata, yang mana potensi ini cukup besar di Garut. Dan bila ini mendapat perhatian khusus baik Pemda dan semua element akan ada multi efek ke semua lini perkembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat, perdagangan seni budaya dan lain-lain," papar Bajuri, Jum'at (06/10/2023).

Bajuri juga menyampaikan adanya tata ruang wisata. Ia mengajak semua elemen masyarakat tentang sadar wisata juga membangun penunjang insfrastruktur wisata.

Dalam hal bidang pertanian, Bajuri terus akan mendorong pemerintah agar terus melakukan upaya dari cara pertanian tradisional mengarah menjadi agri bisnis. 

Memberikan managemen pola tanam yang disesuaikan dengan perkembangan saat ini dan memberikan informasi pola yang lebih menguntungkan untuk para petani.

Bajuri yang tercatat sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari Partai Demokrat untuk Provinsi Jawa Barat, Dapil Garut ini juga menyerap masukan-masukan dan keluhan dari para petani, terutama tentang pupuk, dimana kerap terjadi langka dan mahal. Selain itu, masalah penataan sumber-sumber air untuk pertanian.

"Ada pupuk yang subsidi prosesnya cukup banyak tahapan. Mendapatkan pupuk subsidi tapi pupuknya terkadang tidak ada. Petani banyak pertanyaan berapa kuota pupuk subsisi per-desa atau per-kecamatannya," ungkapnya.

Dalam hal ini, Bajuri mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dan mengadakan monitoring dan memberikan solusinya.

"Bila perlu kalau memungkinkan, Pemda Garut dan Pemprov Jawa Barat bisa membuat program subsidi untuk menambah kuota di luar subsidi dari pusat," tandas Ahmad Bajuri. (*)