Apresiasi Bupati Garut Tunda Kenaikan HET Gas, Anggota Fraksi Demokrat : Langkah Selanjutnya Pastikan Gas Tetap Tersedia dan Mudah Dijangkau

GARUT-NEWSLETTERJABAR - Polemik kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 kilogram di Kabupaten Garut hari ini mendapatkan kepastian setelah Bupati Garut Rudy Gunawan menyampaikan pernyataannya pada Jum'at (31/03/2023).

Dalam rekaman video yang beredar di berbagai media sosial, Bupati Rudy Gunawan menyatakan bahwa hasil rapat evaluasi dan disepakati ada penundaan kenaikan HET gas  sehingga harganya kembali ke semula di angka Rp 16.400.

Menanggapi pernyataan Bupati Rudy Gunawan, anggota DPRD Garut Komisi 3 dari Fraksi Demokrat, Cucu Suhendar, S Pp MAP,  yang memprotes kebijakan kenaikan HET gas saat Rapat Paripurna DPRD sebelumnya, mengapresiasi positif kebijakan Bupati Garut tersebut.

"Itulah kewajiban pemimpin, sudah selayaknya pak bupati mendengar keluhan masyarakat yang terdampak kenaikan harga gas LPG 3 kilogram ini. Saya dari Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi kebijakan pak bupati hari ini. Sikap pemimpin yang responsif terhadap kesulitan masyarakat itu yang dibutuhkan, perlu kita contoh, kita jaga dan pertahankan. Karena itu hati, mata, telinga dan mulut seorang pemimpin harus betul-betul berfungsi. Buka hati agar bisa berempati ikut merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Harus mau buka mata untuk melihat kesulitan ekonomi masyarakat saat ini, harus mau buka telinga untuk mendengarkan keluh kesah kesulitan rakyatnya, dan buka mulut untuk bersuara menyampaikan kebijakan yang tepat untuk rakyat yang dipimpinnya," ujar Cucu Suhendar.

Lebih lanjut Cucu yang saat dihubungi sedang melakukan rapat koordinasi dan konsultasi ke kementerian terkait HET di Jakarta juga menjelaskan, bahwa langkah Pemerintah Garut jangan hanya cukup menunda kenaikan HET gas, penting bagi semua pihak terkait untuk mengawal dan memastikan ketersediaan gas LPG itu ada dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak.

"Langkah penting berikutnya pasca penundaan ini adalah kita harus tahu, pemerintah mau menunda sampai kapan. Itu penting disampaikan. Saya waktu paripurna usulkan sampai kondisi ekonomi masyarakat pulih," tandasnya.

Selain itu, kata Cucu, pemerintah juga harus bisa memastikan ketersediaan LPG 3 kilogram ada di masyarakat dan harga kembali ke semula sebelum mengalami kenaikan.

"Kami dari Komisi 3 ingin memastikan jangan sampai gara-gara HET batal naik, LPG-nya jadi langka atau menghilang sehingga masyarakat Garut kesusahan. Pemerintah harus melaksanakan tindakan preventif agar jangan sampai hal itu terjadi. Apalagi saat ini sedang bulan Ramadhan dimana kebutuhan gas sedang tinggi-tingginya," paparnya.

Lebih lanjut Cucu berharap ada pembenahan terhadap keberadaan pangkalan saat ini. Pihaknya sudah melakukan konsultasi dan koordinasi baik dengan kementerian ESDM, Kementrian Perdagangan dan Pertamina.

"Dari data Pertamina misalnya, jumlah pangkalan di kabupaten Garut itu ada 1356 pangkalan. Seharusnya dengan jumlah pangkalan sebanyak itu, ada sekitar 2 atau 3 pangkalan di setiap desa di kab Garut. Jika jarak masih jauh dan sulit untuk dijangkau, maka seharusnya pangkalannya diperbanyak lagi untuk mempermudah jangkauan dan sebarannya. Dengan demikian mudah-mudahan harga jual itu betul-betul ada di angka harga eceran tertinggi sesuai ketentuan yang berlaku," ungkapnya.

"Seperti disampaikan Pak Bupati, memang anggota komisi 3 dan Pertamina sudah melakukan sidak ke pangkalan di desa-desa di Kecamatan Singajaya. Ternyata ada temuan diantaranya pangkalan yang fiktif. Karena itu perlu perbaikan dan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan pangkalan ini agar betul-betul keberadaanya dan mudah dijangkau masyarakat. Kasus pangkalan fiktif di Singajaya bisa saja terjadi juga di kecamatan lainnya di Garut, jika tidak dilakukan evaluasi secara menyeluruh." pungkas Cucu mengakhiri pernyataannya.