Kisruh Dugaan KKN di Lingkungan PPK dan Panwaslu Kecamatan Pake njeng Sarat Kepentingan Pribadi

GARUT, NEWSLETTERJABAR. COM--Menanggapi berbagai pemberitaan terkait adanya dugaan praktek KKN dalam rekrutmen Panwaslu dan PPK di Kecamatan Pakenjeng, beberapa tokoh pemuda dan masyarakat Pakenjeng mulai angkat bicara untuk memberikan pendapat dan tanggapan.  Beberapa di antaranya ketika ditemui dan diwawancarai awak media menjelaskan, bahwa masyarakat dan pemerintah serta institusi yang terkait di dalamnya baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut harus jeli dan bijak alias tidak sembrono dalam menyikapinya mengingat sangat terhormatnya ke dua badan negara tersebut.

Menurut Ketua PAC Pagar Nusa Kecamatan Pakenjeng, Bahrul Alam (44), kisruh tersebut bernuansa kepentingan pribadi yang dipolitisir.  

“Kalau hemat saya, pendapat tersebut abaikan saja, toh genderang tersebut ditabuh oleh peserta seleksi yang tidak lolos dalam tes. Mungkin jika yang mengatasnamakan pemerhati demokrasi tersebut lolos seleksi, tentunya opini yang mencoreng ketenangan masyarakat Pakenjeng tidak akan ada," ujar dia. 

Hal senada diungkapkan Ketua PAC Gerakan Rakyat Bersatu Jaya (GRIB JAYA) Kecamatan Pakenjeng, Ir. Isma Priyana (Aris). 

“Saya yakin pihak Bawaslu Kabupaten Garut maupun unsur Aparat Penegak Hukum di wilayah Kabupaten Garut, khususnya di Kecamatan Pakenjeng akan hati-hati menyikapi hangatnya pemberitaan media masa elektronik tentang hal itu.  Karena tentunya akan menjadi pemicu dan akan menjadi snow ball yang menggilas pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, dan jika itu terjadi maka akan menjadi keberhasilan penggagalan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 yang tentunya hal itu sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ungkap dia. 

Lebih lanjut Isma menghimbau agar masyarakat cerdas untuk tidak terpengaruh oleh pemberitaan-pemberitaan seperti itu. 

"Kalau satu kecamatan bisa diganggu dan diporak-porandakan, maka semua pihak yang gagal seleksi akan bergerak sama-sama mengorganisir diri se-Kabupaten Garut, ujungnya agenda nasional akan terhambat dan pemerintah akan jadi taruhannya.  

"Kami sebagai ormas besar secara nasional tidak akan tinggal diam.  Siapapun yang coba coba merongrong penyelenggaraan negara oleh pemerintahan yang sah, itu akan berhadapan dengan kami baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan," jelas dia.

Sementara itu, seorang advokat dan pemerhati sosial yang juga mantan wartawan senior di Kabupaten Garut, Rahmat Permana, S.H.I., S.H., yang dihubungi awak media melalui sambungan celuller untuk dimintai pendapat terkait kekisruhan yang terjadi di PPK dan Panwaslu Kecamatan Pakenjeng tersebut, pihaknya mengakui sudah mendengar adanya kejadian tersbut. 

Kepada awak media Rahmat menghimbau agar semua media bisa berimbang dalam memberitakan segala temuan dan fenomena di masyarakat. 

“Saya selaku mantan jurnalis merasa bahagia teman-teman media mampu produktif karena itu merupakan tolok ukur majunya kebebasan pers di negeri ini.  Namun isi pemberitaan mesti berimbang dan harus berdasarkan investigasi yang dalam dan teliti melalui konfirmasi serta pengumpulan bukti-bukti kongkrit.  Karena jika tidak, maka industri media akan hanya dijadikan alat politik dan mesin penghancur karier seseorang saja, padahal misinya adalah penyambung informasi yang valid kepada masyarakat disamping sebagai salah satu pilar demokrasi”, jelas dia. (*)