Ahmad Bajuri Minta Pemda Garut Perhatikan Pemdes, BPD dan LPM serta Kader Posyandu

GARUT, NEWSLETTERJABAR.COM--.  Sejak bergulirnya Undang-undang tentang Desa yang inti fungsi dan perannya bahwa Pemerintahan Desa dalam mengelola SDM dan SDA  dalam rangka prosesi pembangunan, mulai perencanaan hingga pelaksanaan, hendaknya lebih banyak dilaksanakan dengan kemandirian di desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat desa diharapkan dapat membawa pemerataan serta adanya partisipasi masyarakat desa.

Demikian disampaikan seorang tokoh masyarakat, sekaligus seorang mantan Kepala Desa tahun 2001,Ahmad Bajuri, SE MM, dalam sebuah keterangan yang diterima redaksi.

Sejauh pernyataan terkait UU 6 tahun 2014 tentang Desa yang mendorong masyarakat desa untuk lebih agresif membangun desanya tersebut, Bajuri juga berpendapat, peran pemerintah kabupaten diharapkan menjadi pengarah serta monitoring dan evaluasi dari semua kebijakan di desa.

"Juga pihak Pemkab tidak lupa memberi perhatian untuk membantu memberikan kebijakan agar bisa berjalan maksimal terutama dalam proses perencanaan dan pembahasan APBDesnya," ujar Bajuri.  Sabtu (26/11/2022)

Bajuri mengharapkan dan mendorong agar Pemerintah Daerah Garut memperhatikan sehubungan bisa berjalannya fungsi BPD dan LPM di desa.

"Terlepas dari keterbatasan  kemampuan di tiap desa, minimal dapat memberikan bantuan operasional atau stimulan agar  fungsi dan peran BPD dan LPM bisa berjalan," tutur Bajuri.

Ditambahkan Bajuri, selain prioritas  memfasilitasi peran dan fungsi pemerintah Desa, optimalisasi kewenangan kepala desa juga harus ada strategi dari sisi advokasi.

"Hal ini disampaikan mengingat  saat ini pemerintah sedang pembahasan APBD tahun 2023," kata Bajuri.

Disampaikan Bajuri, pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah dan DPRD Garut yang akan memberikan bantuan operasional untuk setiap desa.

"Karena Garut medan di desa-desanya cukup berat maka untuk bantuan ini kami mendorong supaya ada unit motor sport atau trail, terutama untuk desa-desa yang medan dan wilayahnya cukup jauh," ungkap Bajuri.

Lebih jauh Bajuri menyampaikan, pihaknya juga memberi dorongan kepada pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan para kader PKK dan Posyandu.

"Para Kader PKK dan Posyandu ini sebenarnya yang banyak membatu tugas-tugas yang sangat komplek menyangkut tingkat kesehatan dan kesejahteraan serta pemberdayaan keluarga," tutup Bajuri. (Ed. Toni G)