Hasanuddin: Presiden Jokowi agar Pertimbangkan Rekomendasi KPK

NEWSLETTERJABAR.COM-- KPK telah merekomendasikan tata kelola Crude Palm Oil (CPO) diperbaiki melalui integrasi bisnis hulu-hilir kelapa sawit. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas dan izin ekspor dan impor diterbitkan sesuai kebutuhan dan stabilitas harga, serta ketersediaan barang di pasar domestik.

Hal itu dituturkan Koordinator SIAGA ’98, Hasanuddin, rilis bertajuk Rekomendasi tata kelola Crude Palm Oil (CPO). Kamis (28/04/2022).

Diharapkan Hasanuddin, Presiden Jokowi mempertimbangkan rekomendasi tersebut, yang telah disampaikan KPK pada tanggal 17 Maret 2022 untuk memperbaiki izin dan tata niaga, sebagai bagian dari pencegahan, dan termasuk pada  perbaikan tata Kelola komoditas strategis lainnya di dalam negeri.

"Kami menduga, KPK sudah mendeteksi adanya permainan izin dan tata niaga CPO/Minyak Goreng sebagai penyebab kenaikan dan kelangkaan minyak goreng di pasar dalam negeri, yang mengakibatkan masyarakat dirugikan," terang Hasanuddin.

Ditambahkan dia, hal itu disebabkan KPK dalam rekomendasi pencegahannya merekomendasi perbaikan perizinan dan tata niaganya.

Ditandaskan Hasanuddin, dugaan pihak Siaga '98 itu makin menguat setelah ada 2 peristiwa penting, yakni:

Pertama, setelah Kejaksaan Agung melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi dalam Ekspor CPO dan telah menetapkan tiga petinggi korporasi dan pejabat kementerian perdagangan sebagai tersangka.

Kedua, Setelah Presiden Jokowi mengumumkan pelarangan ekspor CPO pada tanggal 22 April, masih ada upaya dari menteri terkait mengabaikan perintah ini, sampai presiden harus mengumumkan untuk kedua kalinya pelarangan ini pada tanggal 27 April 2022.

"Kami mendukung konsistensi dan sikap tegas Presiden Jokowi oleh sebab substansi dari kebijakan dan pengaturan ekspor dan atau perdagangan komoditas ini adalah melindungi kepentingan pasar dalam negeri maupun luar negeri dari praktek merugikan masyarakat serta permainan pasar secara melawan hukum dan/atau praktek korupsi pada pasar komoditas yang bertentangan dengan prinsip perdagangan yang sehat dan berdaya saing," beber Hasanuddin.

Terkait itu, Hasanuddin berharap, Presiden mencopot menteri bersangkutan.

"Terhadap hal ini kami berharap Presiden Jokowi segera mencopot menteri terkait, sebagai bagian dari pemulihan komoditas strategis minyak goreng dan pemulihan kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma’ruf Amin," pungkas Hasanuddin. (*)