Mantan Sekjen ADKASI: 'Kegaduhan di Demokrat dan Terganggunya Stabilitas Nasional Siapa Bertanggungjawab'

Laporan Layla 

NEWSLETTERJABAR.COM-- Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) dengan mengadakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (KLB PD) di Deli Serdang, Sumatra Utara, dinilai tidak konstitusional atau abal-abal karena yang hadir bukan pemegang mandat para ketua partai, baik DPD maupun DPC, yang memiliki suara sah.

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Ahmad Bajuri SE, berpendapat bahwa hal itu

tentunya membuat geram dan ketersingungan para kader Demokrat dan siap melaporkan siapapun yang mencatut atau mengatasnamakan Ketua DPD atau DPC.

"Ini terbayang bagaimana numpuknya laporan-laporan di tiap Polres. Belum lagi karena ditariknya keterlibatan seorang pejabat pemerintah Pak Muldoko. Ini akan jadi membuat komunikasi terganggu antara pemerintah dan pimpinan serta kader Demokrat," ujar Bajuri. Selasa (09/03/2021) malam.

Ditambahkan Bajuri, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan seluruh kader telah menyerahkan data dan fakta tentang pelaksanaan KLB PD di Sibolangit jelas yang abal-abal, tidak sesuai dengan aturan, dan

ada pembohongan publik.

"Selesai ini, Kemenkumham akan dibikin report juga. Pemerintah jadi terseret opini antara pro dan kontra KLB PD karena ada pejabat pemerintah di dalamnya walaupun itu sebagai pribadi hadirnya," jelas Bajuri.

Ahmad Bajuri melihat pasca ini, issue KLB PD akan diserahkan itu masalah internal dan akan saling menyalahkan, kenapa sebut atau bawa-bawa pemerintah, ini operan bola opini yang akan menambah banyak pandangan dan persepsi di publik bermacam-macam.

"Gara-gara GPKPD dan KLB PD Sibolangit menjadi arah perpecahan, saling curiga di antara sesama kader, juga ini membawa publik terbawa opini. Energi kita habis untuk hal ini, masyarakat kita menonton semua jejak, sikap para elit nasional sampai daerah. Dan ini kurang tepat," jelasnya.

Menurut Bajuri, harusnya semua bergotong-royong membantu pemerintah untuk mempercepat melewati ujian pandemi Covid-19 dan ikut menyukseskan program nasional vaksinasi.

"Sekarang kondisi ini telah terjadi, opini debat semua rakyat menonton. Mana yang konstutisional mana yang tidak, mana rasional dan obyektif, mana yang tidak," ungkap dia. 

Dikatakan Bajuri pula, rakyat bisa menilai kemelut Partai Demokrat. Publik tergiring opini pro dan kontra oleh statement para elit di mana perpecahan pandangan, persepsi yang awalnya internal Demokrat, sekarang sudah menjadi terbawa di masyarakat, serta opini prediksi pun terbangun dengan sendirinya, di manakah posisi pemerintah.

"Secara umum gara-gara gerakan GPKPD, karena eksternalnya,

menjadi terbangun hubungan komunikasi. Semua terganggu, kondusifitas dan stabilitas juga cukup terganggu. Setelah dengan situasi dan kondisi akan saling menyudutkan. Dari pihak pro KLB PD akan menyudutkan langkah Ketum AHY, begitupun sebaliknya. Padahal mari kita semua melakukan review perjalanan semua ini, semua pasti bertanya siapa sutradara dan aktor di balik semuanya, sampai terjadinya kemelut ini," pungkas Ahmad Bajuri. (*)