DPW Gemuruh Jabar Suport Gemuruh Purwakarta Tanam Pisang Mas Kirana

 



PURWAKARTA, NEWSLETTERJABAR.COM-- Bertempat di Desa Sindangpanon, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gemuruh Jawa Barat menggelar kunjungan ke DPD Gemuruh Purwarkata. Kunjungan tersebut dalam rangka memberikan suporting atas program penanaman pisang Mas Kirana yang akan menjadi program unggulan DPD Gemuruh Purwakarta. Sabtu, (13/02/2021)

Turut mendampingi kunjungan DPW Gemuruh Jabar tersebut, di antaranya DPD Bandung DPD Kabupaten Bandung; DPD Ciamis; DPD Indramayu;.dan Majalengka. 

Hadir pula dalam kegiatan tersebut adalah. perwakilan dari DPP Gemuruh Jakarta, Nirwana, juga Perwakilam dari Kementrian Pertanian Rafli Fauzi, pihak asuransi, juga pihak perusahaan dari Pupuk Kujang.


Ketua DPW Gemuruh Jawa Barat, Hj. Wiwin Suwindaryati, S.H, saat mengawali diskusi
menyampaikan, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi atas gagasan serta inisiatif DPD Gemuruh Purwarkarta melaksanakan penanaman Pisang Mas Kirana sebagai pelaksanaan program keorganisasian yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja serta dalam rangka menciptakan komuditas unggulan Purwakata. 

"Tentu saya bangga serta sangat mengapresiasi DPD Gemuruh Purwakarta atas inisiatif melaksanakan penanaman pisang Mas Kirana karena akan berdampak positif, baik bagi kader Gemuruh maupun masyarakat Purwakata dalam rangka menciptakan lapangan kerja serta memunculkan komuditas unggulan Purwarkata," tutur Hj. Wiwin.

Ditambahkan Hj. Wiwin, untuk pengembangan ke depannya, pihaknya melaksanakan mediasi komunikasi antara DPD Gemuruh Purwarta dengan pihak Kementrian Pertanian, termasuk dengan pihak asuransi dan pihak perusahaan dari Pupuk Kujang.


Pihak Kementerian Pertanian, Rafli Fauzi, atas beberapa usulan dan rencana penanaman pisang Mas Kirana tersebut, berkenan memberikan arahan terkait pasilitasi pendanaan.

Dikatakan Rafli, untuk kegiatan penanaman Pisang Mas Kirana di DPD Gemuruh Purwakarta,supaya lebih profesional disarankan mengakses dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurut Rafli, KUR untuk petani skemanya berbeda dengan KUR pada umumnya.

"Jadi petani mendapatkan keringanan untuk membayarnya, yakni dapat dibayar dengan cara menyicil pada saat panen. Ini tentu memudahkan para petani,"

Diterangkan Rafli, KUR yang nanti dikeluarkan bukanlah berbentuk uang, melainkan berbentuk sarana produksi pertanian. Di dalam  KUR ini, pihak terkait dan bank sudah bekerjasama dengan para off taker yang dibutuhkan para petani.

"Off taker yang dimaksud adalah penyalur pupuk, benih, bahkan hingga alat dan mesin pertanian," sambung dia.

Sementara, Ketua DPD Purwakarta, Ratu Dewi Kirana, merasa sangat berbangga hati atas kunjungan Ketua DPW Gemuruh Jabar, pihak Kementerian Pertanian, juga yang lainnya. 

"Kami merasa bangga serta terharu mendapat kunjungan Kak Hj. Wiwin, selaku Ketua DPD Gemuruh Jabar, Kak Rafli, juga yang lainnya. Kunjungan kakak-kakak ini akan menjadikan penyemangat kami untuk keberhasilan penanaman pisang mas kirana ini. Atas nama pribadi dan Gemuruh Purwarkata kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semuanya," ungkap Ratu Dewi Kirana. 

Dalam kesempatan berbeda, Ketua  Bidang OKK DPW Gemuruh Jabar, Agus Nurjiani, menyampaikan, pasca-kunjungan ke DPD Gemuruh Purwarkata, terkait tindak lanjut program pertanian DPW Gemuruh jabar, akan dilaksanakan sesi evaluasi serta perencanaan program berikutnya. 

"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Kak Ketua, Hj. Wiwin; Sekwil, H. M Yunus; serta Litbang DPW Gemuruh Jabar, H. M Hamdani, dan Seklitbang, Fahmi Miftahul Fidaus; untuk secepatnya mengadakan evaluasi dalam rangka agenda ke depannya. Insyaallah pada Rabu (17/02/2021), evaluasi serta pemantapan program ke depannya tersebut akan dibahas dalam Rapat Kerja DPW Gemuruh Jabar," jelas Ketua Bidang OKK, Agus Nurjiani. (*) 



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Koperasi MBSB Buka Kantor Cabang Perwakilan di Pangatikan dan Cibatu

Relawan SIAP NDan Ucapkan Selamat dan Sukses Atas Ditunjuknya Dandan Maju Calon Walikota Bandung

Nasib Pilkada Garut 2024 dalam Situasi Integritas KPUD Dipertanyakan Publik